Harap Tunggu...

Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Kepulauan Meranti

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan
Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan
Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan
Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Indeks kerukunan dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Jumlah angka indeks kerukunan umat beragama per kecamatan _______________________________ x 100% Total Kecamatan Kantor Kemenag Untuk mengetahui kondisi kerukunan umat beragama
Penyakit Masyarakat yang berhasil di Tangani Kasus Semakin sedikit konflik/kasus yang terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentrama, dan ketertiban Jumlah Kasus Pekat tahun sebelumnya (T-1) Dikurangi Jumlah Kasus Pekat pada Tahun berjalan (T0) SATPOL PP, SETDA Penyakit masyarakat (Pekat) merupakan bentuk kebiasaan berperilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang dikategorikan sebagai bentuk pekat antara lain : kebiasaan minum-minuman keras, judi, menyalahgunakan narkoba, penyakit HIV/AIDS, PSK, Kenakalan remaja, penyelundupan barang-barang, dll.
Tersedianya sarana dan prasarana pusat-pusat perniagaan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana produksi komoditas lokal % Untuk mendukung pencapaian misi ke dua RPJMD yaitu mewujudkan Kawasan Niaga Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Komoditas Lokal x100% Total Sarana dan Prasarana Komoditas Lokal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan Sarana dan Prasarana Komoditas Lokal dengan cara Pembangunan Sentra Industri
Persentase peningkatan sarana dan prasarana pusat-pusat perniagaan yang beroperasi dengan baik % Untuk mendukung pencapaian misi ke dua RPJMD yaitu mewujudkan Kawasan Niaga X0 – X1 x 100 % X0 Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan UKM Peningkatan Sarana dan Prasarana pusat-pusat Perniagaan bertujuan agar geliat perdagangan di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar tumbuh subur sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi baik dan Misi dalam mewujudkan Kawasan Niaga benar-benar dapat dicapai.
Meningkatnya akses layanan pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun Terciptanya pendidikan memenuhi standar Nasional MYS= 1/P15 ∑_(i=1)^(P15 )▒〖(Lama sekolah penduduk ke-i)〗 P15 = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i= Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir kelas terakhir – 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat dikelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat dikelas terakhir = konversi ijazah terakhir kelas terakhir - 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partsipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki
Meningkatnya pelayanan kesehatan
Angka Harapan Hidup Tahun Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan drajat kesehatan masyarakat. Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan regestrasi kematian secara bertahun-tahun BPS Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Kelas Rumah Sakit Kelas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit Keputusan dari Pejabat yang berwenang (Kementerian Kesehatan/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) berdasarkan hasil rekomendasi tim validasi yang telah ditunjuk Dinas Kesehatan, RSUD Klasifikasi Rumah Sakit: 1. RSU Kelas A 2. RSU Kelas B 3. RSU Kelas C 4. RSU Kelas D
Meningkatnya akuntabilatas kinerja Pemerintah Daerah
Opini BPK Opini Sesuai dengan agenda Bupati Kepulauan Meranti road to WTP 2016. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dirasa sangat perlu untuk dijadikan tolak ukur dan evaluasi pemerintah daerah dalam hal pengelaolaan keuangan daerah Hasil Evaluasi / Opini BPK BPKAD Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Nilai evaluasi Sakip Daerah Kategori Berdasarkan PermenPAN 12 Tahun 2015 Berdasarkan PermenPAN 12 Tahun 2015 BAPPEDA Semakin tinggi nilai SAKIP dan sesuai dengan kritetia yang ditentukan oleh KemenPanRB maka semakin baik pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 ttg Pelayana Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak dankebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayananpublik yang merupakan amanat Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Questioner (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik) Seluruh OPD pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang baik
Menurunnya jumlah penduduk miskin
Angka kemiskinan % Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik. Rilis BPS BPS Kriteria Miskin berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin kalau memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang; 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; 14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya; Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin
Pertumbuhan PDRB % Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan bahan perencanaan di masa yang akan datang. LPET = [PDRBT– PDRBT-1) / PDRBT-1] X 100% LPEt = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t PDRBt = PDRB riil pada tahun t (menggunakan PDRB harga konstan) PDRBt-1 = PDRB riil pada tahun t-1 (menggunakan PDRB harga konstan) BPS Suatu perekonomian dikatakan mengalami peningkatan, apabila tingkat aktifitas ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti
Nilai Investasi Rupiah (M) Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. Jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Meningkatnya infrastruktur dasar
Persentase infrastruktur dasar % Infrastuktur merupakan organ penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah karena Infrastruktur Dasar juga merupakan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah X =(X1 X2 X3)/Y Keterangan : X = Persentase Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti X1= Persentase Kinerja Bidang Kebinamargaan X2= Persentase Kinerja BidangSumber Daya Air X3= Persentase Kinerja BidangCipta Karya dan Kontruksi Y =Jumlah Bidang yang membangun Insfrastruktur Dasar Dinas PUPRPKP 1. Panjang jalan dalam kondisi mantab, jembatan yang terbangun dalam kondisi baik. 2. Panjang Drainase yang terbangun dalam kondisi baik 3. Panjang Saluran Irigasi yang teraliri Air 4. Jumlah gedung/bangunan yang terbangun dan fasilitas sosial lainnya yang terbangun
Persentase Peningkatan Konektivitas Laut dan Darat % Persentase tersedianya pelabuhan laut dan moda transportasi darat yang aman dan selamat Cara Perhitungan : Pengukuran Persentase tersedianya pelabuhan laut yang aman dan selamat adalah dengan rumus sebagai berikut : Jumlah Pembangunan Pelabuhan Laut ____________________________________x 100% Jumlah Pelabuhan yang dibutuhkan Cara Perhitungan Pengukuran Persentase tersedianya Jaringan Moda Transportasi darat yang aman dan selamat adalah dengan rumus sebagai berikut : Jumlah Jaringan Moda Transportasi darat yang ada ____________________________________________ x 100% Jumlah Jaringan Moda transportasi Darat yang dibutuhkan Y1 Y2 = % Konektifitas Laut dan Darat 2 Dinas Perhubungan Persentase tersedianya pelabuhan laut dan Moda Transportasi darat sangat penting karena merupakan alat penghubung suatu Daerah ke daerah lain, dengan adanya transportasi bisa melancarkan arus ekonomi suatu daerah.
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
Persentase ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya % Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten X = (X1 X2)/y Keterangan : X = Persentase Ketaatan Pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah X1 = Persentase pelayanan advice planing/ rekomendasi izin mendirikanbangunan X2 = Persentase terhadap pelanggaran tata ruang yang tertangani Y = Jumlah Indikator yang akan di ukur (ada dua indikator) Dinas PUPRPKP Bangunan yang ber IMB
Meningkatnya lingkungan hidup lestari
Persentase Peningkatan Peran Masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup % Amanat Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif ____________________________________________ x 100% Jumlah Kelompok masyarakat peduli lingkungan DLHK Laporan Triwulan/Semester dariusaha/kegiatan dan Laporan pelaksanaan kegiatan