Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan
Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Opini BPK Laporan Berkualitasnya pelaporan keuangan pemerintah daerah memberikan dampak langsung terhadap penilaian Opini BPK sekaligus sebagai indikator penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuanga Opini BPK berupa wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian Laporan keuanga pemerintah daerah Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Meningkatnya Penyusunan APBD yang berkualitas
Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu % Berdasarkan Mekanisme penyusunan APBD tercantum dalam permendagri Nomor 13 bahwasannya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan Pengukuran pelaksanaan lamanya waktu penyusunan APBD tercantum dalam Perbub SOP penyusunan APBD tahun 2018 Dokumen rencana anggaran dan belanja SKPD Peroses penyusunan RAPBD tepat waktu
Meningkatnya Penataan/Pengelolaan barang milik daerah yang baik
Persentase Barang Milik Daerah tertib Administrasi % Keberhasilan Pengelolaan keuangan daerah juga dinilai dari pengelolaan barang milik daerah yang baik Persentase ketercapaian target dari setiap tahapan pelaksanaan dan pengelolaan barang milik adaerah Laporan barang milik daerah Persentase tahapan pelaksanaan pegelolaan barang milik daerah
Meningkatnya Pelayanan Kinerja BPKAD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam hal ini yang diukur merupakan indeks kepuasan SKPD terhadap layanan pengganggran, penatausahaan keuangan dan aset daerah untuk mengukur kinerja pelayana Pengukuran indeks kepuasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada SKPD yang dilayani Kuisioner Pengukuran kepuasan pelayaan sangat diperlukan untuk dijadikan dasar evaluasi terhadap kinerja pelayanan