Indikator Kinerja Utama
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasan | Formulasi/Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan | ||||
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur | |||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | Pengukuran kepuasan Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas p | IKM = (Total dari nilai persepdi per unsur dibagi Total unsure yang terisi) X 100 % | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yan | ||
| Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti | |||||||
| Nilai Investasi | Rupiah (M) | Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. | Jumlah investasi yang dilaporkan oleh investor melalui aplikasi BKPM. | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) | Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal | ||
| Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | |||||||
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Tenaga Kerja adalah salah satu faktor produksi, peningkatan kebutuhan faktor produksi tenaga kerja berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran | Persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikeluakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti. | BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | Pengangguran terjadi bila pekerja berkeinginan bekerja pada upah yang berlaku tetapi tidak mendapatkan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu yang paling pokok adalah perlu meningkatkan pertumbu | ||
| Penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah | |||||||
| Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | % | Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dengan tenaga kerja karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) atau p | (Jumlah Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemda pada tahun n Di bagi Jumlah Kejadian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemda) X 100% | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA | Penyelesaian permasalahan tenaga kerja melalui perjanjian bersama merupakan solusi terbaik untuk menghindari terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Penyelesaian perselisihan te | ||