Indikator Kinerja Utama
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasan | Formulasi/Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan | ||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | |||||||
| Opini BPK | Laporan | Berkualitasnya pelaporan keuangan pemerintah daerah memberikan dampak langsung terhadap penilaian Opini BPK sekaligus sebagai indikator penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuanga | Opini BPK berupa wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian | Laporan keuanga pemerintah daerah | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | ||
| Meningkatnya Penyusunan APBD yang berkualitas | |||||||
| Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu | % | Berdasarkan Mekanisme penyusunan APBD tercantum dalam permendagri Nomor 13 bahwasannya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan | Pengukuran pelaksanaan lamanya waktu penyusunan APBD tercantum dalam Perbub SOP penyusunan APBD tahun 2018 | Dokumen rencana anggaran dan belanja SKPD | Peroses penyusunan RAPBD tepat waktu | ||
| Meningkatnya Penataan/Pengelolaan barang milik daerah yang baik | |||||||
| Persentase Barang Milik Daerah tertib Administrasi | % | Keberhasilan Pengelolaan keuangan daerah juga dinilai dari pengelolaan barang milik daerah yang baik | Persentase ketercapaian target dari setiap tahapan pelaksanaan dan pengelolaan barang milik adaerah | Laporan barang milik daerah | Persentase tahapan pelaksanaan pegelolaan barang milik daerah | ||
| Meningkatnya Pelayanan Kinerja BPKAD | |||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam hal ini yang diukur merupakan indeks kepuasan SKPD terhadap layanan pengganggran, penatausahaan keuangan dan aset daerah untuk mengukur kinerja pelayana | Pengukuran indeks kepuasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada SKPD yang dilayani | Kuisioner | Pengukuran kepuasan pelayaan sangat diperlukan untuk dijadikan dasar evaluasi terhadap kinerja pelayanan | ||